SURABAYA (18/09/2017) Politeknik Perkebunan LPP Yogyakarta pada Kamis (14/9/2017) menggelar pembukaan tahun akademik 2017/2018 dan Program Pengenalan Kampus 2017 di Auditorium LPP Yogyakarta yang beralamat di Jl Urip Sumoharjo No. 100 Yogyakarta. Acara dihadiri oleh segenap mahasiswa baru besera orang tua atau walinya.

Pun juga turut dihadir Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Jawa Timur, mitra perusahaan perkebunan pemberi beasiswa yakni PTPN IV, PTPN XI, PT Sukses Mantap Sejahtera, PT Wadah Karya, PT GMM-BULOG, PT Bumi Maju Sawit, PT Triputra Agro Persada dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Seremonial pembukaan dilangsungkan dengan pemukulan gong oleh Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta Aries Budiwidodo SE MBA. Setelahnya dilakukan penyematan selempang secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa oleh Direktur Politeknik LPP, Ari Wibowo ST MEng.

Dalam kesempatan tersebut, Ari menjelaskan bahwa sebanyak 128 atau 40 persen dari 332 mahasiswa baru merupakan penerima beasiswa, baik itu dari mitra perusahaan perkebunan maupun melalui Badan Layanan Umum BPDP-KS.

Direktur Penghimpun Dana BPDPKS Herdrajat Natawidjadja mengatakan, saat ini produk komoditas di Indonesia, khususnya kelapa sawit sangat penting bagi perekonomian Indonesia walau dengan berbagai tantangannya. Saat ini, tantangan utamanya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

"Oleh karena itu, pemerintah melalui BLU BPDP-KS secara khusus menyediakan dana pendidikan berupa beasiswa untuk program D3 bagi anak petani kelapa sawit di Indonesia," ujar Herdrajat pada Kamis (14/9/2017) saat memberikan kuliah perdana bertajuk “Peran BPDP-KS dalam Mendukung Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia.” (Jo/Sumber :disini)

SURABAYA (14/09/2017) Penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN 2015 oleh Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dilakukan secara hati-hati dan sesuai program perbaikan faktor produksi guna meningkatkan kinerja perseroan. Furqan Tanzala, Sekretaris Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara menjelaskan Perkebunan Nusantara III (Persero) memperoleh PMN melalui Peraturan Pemerintah No. 135-140 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015. Per Agustus 2017, realisasi penyerapan dana PMN sebesar Rp 775,45 miliar atau masih 22,16%. “Kami proyeksikan pada akhir tahun 2017 dana PMN tersebut dapat terserap sebesar Rp 1.446,78 miliar atau 41,34% dari total PMN,” jelas Furqan dalam keterangan kepada pers, di Jakarta, baru-baru ini. Ia optimistis manfaat dari investasi PMN tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan setelah pembangunan investasi tersebut selesai dan telah dioperasikan. Diharapkan dana program PMN tahun 2015 tersebut terserap dan terealisasi 100% pada tahun 2018 dan dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja perusahaan. Furqan menjelaskan, pemberian PMN merupakan implementasi dukungan atas program kemandirian pangan melalui kebijakan swasembada gula dan program kedaulatan energi melalui pembangunan pabrik gula (PG) dan hilirisasi produk berbasis tebu (co-generation, pabrik pupuk organik, pabrik bioetanol, dan pabrik pakan ternak), dengan alokasi yakni, PTPN VII sebesar Rp175 miliar, PTPN IX sebesar Rp 1 triliun, PTPN X sebesar Rp975 miliar, PTPN XI Rp650 miliar, PTPN XII Rp700 miliar. Furqan mengungkapkan, secara umum penyebab terjadinya kerugian pada beberapa perusahaan penerima PMN tersebut antara lain adanya faktor musim kemarau panjang (El Nino) yang menyebabkan masa tanam tebu menjadi mundur dan pertumbuhan tanaman mengalami stagnasi. “Sedangkan pada 2016 terjadi musim kemarau basah (La Nina) yang mengakibatkan hujan yang berkepanjangan sehingga berdampak pada kemasakan tebu menjadi tidak optimal dan ketatnya persaingan untuk memperebutkan tebu petani dengan pabrik gula swasta,” ujarnya. Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa kinerja keuangan perusahaan-perusahaan penerima PMN selama 2015 dan 2016 pada dasarnya tidak berhubungan secara langsung dengan PMN yang diterimanya karena program-program yang berasal dari dana PMN merupakan kegiatan investasi yang bersifat kompleks. Hal tersebut membutuhkan prinsip kehati-hatian dalam proses perencanaan dan pembangunan yang cukup lama (multiyears) . (Jo/Sumber: disini)

SURABAYA (14/09/2017) Pemerintah melalui Kementerian koordinator Perekonomian tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) pengembangan produk rekayasa genetika atau bioteknologi di dalam negeri. "Akhir tahun ini diharapkan sudah selesai sehingga pada 2018 (roadmap itu) bisa dilaksanakan," kata Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Ignatia Maria Honggowati di Jakarta, Senin (11/9). Menurut dia, peta jalan pengembangan produk rekayasa genetika tersebut sebagai acuan instansi terkait serta pemangku kepentingan dalam pengembangan benih hasil bioteknolegi di dalam negeri. Dengan demikian, lanjutnya, pengembangan benih produk rekayasa genetika tersebut nantinya akan lebih disesuaikan untuk kebutuhan dalam negeri. Saat ini, peta jalan pengembangan produk rekayasa genetika di dalam negeri tersebut masih dalam pembahasan dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi maupun pemangku kepentingan terkait. Dalam diskusi bertajuk "Dampak Global Tanaman Biotek: Efek Ekonomi dan Lingkungan 1996-2015", Maria menyatakan, produk rekayasa genetika tidak pernah tidak diizinkan di Tanah Air, asalkan pengembangannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. "Saat ini Indonesia harus segera mulai mengembangkan produk rekayasa genetika," ucapnya. Sementara itu ekonom senior Indef Bustanul Arifin menilai adanya keraguan-raguan pemerintah untuk mengembangkan produk rekayasa genetika di dalam negeri, meskipun di sejumlah negara sudah sangat pesat dimanfaatkan. Keraguan tersebut, lanjutnya, karena selama ini penyerapan benih unggul di tingkat petani masih sangat lambat apalagi nantinya dengan adanya benih hasil bioteknologi. "Benih baru yang dihasilkan peneliti (Badan Litbang Pertanian) saja saat ini tidak banyak yang dipakai petani," ujarnya. Padahal, menurut pengajar pada Universitas Lampung itu, dengan penurunan kapasitas sumber daya pertanian saat ini, terutama lahan persawahan sulit meningkatkan produktivitas tanpa penggunaan benih unggul. "Tidak mungkin hanya mengandalkan luas tambah tanam untuk meningkatkan produksi. Dengan bioteknologi akan ada lompatan produktivitas," katanya. Direktur PG Economics Graham Brookes mengungkapkan, penerapan tanaman bioteknologi di sejumlah negara selama 20 tahun terakhir menunjukkan pengurangan penggunaan pestisida sebanyak 619 juta kilogram, atau 8,1 persen secara global. Tanaman biotek, lanjutnya, memungkinkan petani untuk menanam lebih banyak tanpa perlu menggunakan lahan tambahan, karena adanya peningkatan produktivitas tanaman. "Dari tahun 1996-2015 di semua pengguna teknologi ini hasil panen meningkat rata-rata 13,1 persen untuk jagung IR dan 15 persen untuk kapas IR, sedangkan kedelai rata-rata 9,6 persen," tuturnya. Dengan pengendalian hama dan gulma yang lebih baik, menurut Brookes, bioteknologi tanaman membantu meningkatkan hasil panen petani sehingga pendapatan mereka lebih tinggi. Pada 2015 keuntungan bersih di tingkat petani secara global 15,5 miliar dolar AS sama dengan kenaikan rata-rata pendapatan sebesar 90 dolar AS per hektar, atau selama 1996-2015 pendapatan pertanian meningkat 167,7 miliar dolar AS. Direktur Indonesia Biotechnologi Centre (IndoBic) Bambang Purwantara menyatakan optimis dalam waktu yang tidak lama lagi benih produk rekayasa genetika akan dapat dimanfaatkan secara nyata oleh petani di Tanah Air. Apalagi, tambahnya, saat ini sejumlah lembaga telah menghasilkan benih bioteknologi seperti PTPN XI berupa tebu tahan kering, LIPI berupa padi BT dan Balitbangtan bersama dengan Cornel University yakni kentang tanah hawar daun. (Jo/Sumber: disini)

SURABAYA (14/09/2017) Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khasron menginformasikan Badan Pangan Nasional dalam waktu dekat segera didirikan, sembari menunggu diterbitkannya peraturan presiden.

"Informasi terakhir presiden sudah menyetujui pendirian, begitu juga Menpan tinggal melakukan satu lagi rapat terbatas dengan kementerian terkait untuk segera memutuskan jadi peraturan presiden," kata Herman usai lokakarya dan seminar nasional Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Badan Litbang Pertanian, Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Herman mengatakan pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Diharapkan presiden segera "mendeclear" pendirian Badan Pangan Nasional. Menurutnya tantangan pangan ke depan semakin besar dan tidak bisa ditangani oleh sebuah institusi yang menangani semua. Seperti Kementerian Perdagangan menangani semua komoditas perdagangan, di sisi lain ada penanganan spesifik untuk berbagai komoditas, karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

"Jika Badan Pangan Nasional segera didirikan, tentu ini sebagai salah satu jalan keluar atas kerisauan kita terhadap masa depan pangan kita," katanya.

Terkait konsepnya, Herman menjelaskan Badan Pangan Nasional menjalankan tugas sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yaitu bagaimana mengawal kedaulatan, kemandirian, ketahanan dan keamanan pangan. Menurutnya jika yang selama ini pangan-pangan segar tidak pernah dikawal oleh badan seperti BPOM, karena lebih terkonsentrasi dengan pangan olahan, obat dan minuman. Maka Badan Pangan Nasional inilah yang akan menarik dari berbagai sisi terkait persoalan keamanan pangan.

Fungsi lainnya adalah bagaimana dengan persoalan "suplai demand", kemudian kebijakan-kebijakan terkait hasil produksi dan pendistribusian, juga terkait dengan persoalan penetapan harga baik pembelian di tingkat petani maupun pembelian di tingkat pasar.

Dengan demikian Kementerian Pertanian akan fokus pada budidaya dengan undang-udang yang baru yang sedang disusun oleh DPR RI tentang sistem budidaya pertanian, akan lebih berkonsentrasi dan menuju pada target-target yang dicanangkan oleh Badan Pangan Nasional.

"Bisa saja badan ini nanti menjadi satu atap di Kementerian Pertanian, artinya kepala badan itu juga adalah menteri pertanian, itu bisa saja. Atau nanti dibuat badan tersendiri, kepala badannya tersendiri," kata politis Partai Demokrat tersebut. (Jo/Sumber :disini)

Kamis, tanggal 7 September 2017 di PG Wonolangan - Probolinggo telah dilaksanakan penyerahan secara simbolis penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan sinergi BUMN antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT Biofarma (Persero) terhadap Petani Tebu Rakyat untuk  Musim Tanam 2017-2018 PG Wonolangan & PG Kedawung sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)