SURABAYA (07/08/2017) Pada hari ini Senin (7/8) pagi berlangsung RUPS Luar Biasa PT Nusantara Sebelas Medika selaku anak perusahaan PTPN XI. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat PTPN XI. Berdasarkan hasil RUPS LB tersebut , mengangkat  dr. Arif Wijanto sebagai Direktur Utama PT NSM dan Dadang Hermawan sebagai Direktur Komersial. Sebelumnya Direktur Utama PT NSM dijabat oleh Anang Abdul Qoyyum  yang saat ini ditugaskan sebagai Direktur Keuangan PT Garam (Persero).

Moch. Cholidi selaku Direktur Utama PTPN XI yang juga bertindak sebagai pemegang saham mayoritas berharap, dengan perubahan struktur Direksi PT NSM mampu lebih lincah dan bersaing sebagai perusahaan yang membidangi  jasa medis di Indonesia. (Jo/Yns)

SURABAYA (19/07/2017) Setelah sempat menjadi polemik, pengenaan pajak pertambahan nilai gula petani menemui titik terang. Setelah dilakukan audiensi dengan beberapa pihak terkait, akhirnya pengenaan pajak tersebut tidak diberlakukan. Hal ini disosialisasikan kepada para pelaku industri gula, mulai petani, pabrik gula, HIPGI dan APGI pada Rabu (20/7) di Surabaya. Direktur Utama PTPN XI, M. Cholidi turut hadir dalam agenda sosialisasi tesebut (Jo/Yns)

SURABAYA (18/07/2017) Pabrik gula di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, belum melakukan pemotongan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10 persen dari hasil penjualan gula pasir milik petani tebu. "Sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi dari kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara Surabaya apakah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen yang dibebankan kepada petani tebu sudah berlaku atau tidak dan sudah ada pemotongan pajak atau belum," ujar Direktur PG Asembagus, Kabupaten Situbondo, Achmad Barnas di Situbondo, Kamis (6/7). Ia mengemukakan, tebu petani yang sudah digiling di pabrik gula pada periode pertama pembayaran hasil panen tebunya (DO) masih dibayar menggunakan dana talangan sama dengan tahun sebelumnya atau masih belum ada pemotongan pajak. Hasil panen tebu petani dibayar menggunakan dana talangan oleh pabrik gula itu, katanya, Rp9.100 per kilogram gula pasir dan ketika gula petani sudah terjual (dilelang) kepada pedagang, maka setelah dua hingga satu bulan, petani akan kembali mendapatkan tambahan uang sesuai harga gula yang sudah dibeli. "Jadi, petani tebu baru diketahui sudah terkena pajak PPN sebesar 10 persen itu setelah gula pasir dibeli oleh pedagang dan selanjutnya pabrik gula menerima data harga efektif penjualan hasil lelang dan data itu biasanya tiga minggu hingga satu bulan diterima PG," ucapnya. Barnas mencontohkan, apabila gula pasir petani yang dilelang dan dibeli oleh pedagang Rp10.550 per kilogram petani akan kembali menerima tambahan hasil panen tebunya Rp1.450 per kilogram dari yang diterima sebelumnya Rp9.100 per kilogram dana talangan pabrik gula. "Dari angka Rp1.450 itulah nantinya akan terlihat apakah petani sudah dibebani pajak PPN 10 persen atau tidak. Jika uang tambahan hasil panen tebu Rp1.450 per kilogram tidak berkurang berarti belum ada pemotongan pajak," paparnya. Sebelumnya, salah seorang petani tebu asal Desa/ Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Ratno Hariyadi mengatakan para petani tebu di desanya mulai resah rencana adanya pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen hasil penjualan gula pasir dibebankan kepada petani. "Petani di Situbondo sudah banyak yang berencana juga untuk beralih menanam padi dan tanaman lainnya bila pajak PPN 10 persen harus petani yang menanggung bukan pedagang gula (pembeli gula petani)," katanya. (Jo/Sumber: disini)

SURABAYA (17/07/2017) Direksi PTPN XI beserta Direksi PTPN X dan PTPN XII mengunjungi Polda Jatim pada Senin (17/7). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Polda Jawa Timur di Surabaya bertujuan untuk Silahturahmi dan Koordinasi Bersama sekaligus untuk perkenalan antara Kapolda Jatim yang baru yakni Inspektur Jenderal Polisi Drs. Machfud Arifin, S.H dengan jajaran Direksi PTPN X, XI dan XII yang baru dilantik pada 24 Februari 2017 lalu.

Selain perkenalan pejabat baru, pertemuan tersebut juga membahas terkait pengamanan asset produksi untuk swasembada gula, termasuk pengamanan gula impor dari luar Jawa Timur dengan harga yang lebih murah. (Yns)

SURABAYA (14/07/2017) Panja Aset Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur Jumat (13/7). Bertempat di Kantor Pusat PTPN XI dihadiri oleh Deputi Bidang Agroindustri dan Farmasi, Wahyu Kuncoro, Direksi PTPN X, XI, dan XII.

Dipaparkan kondisi aset BUMN yg dimiliki oleh ketiga PTPN tersebut, "Aset merupakan hal pnting bagi BUMN, harus dijaga keberadaannya untuk dioptimalkan dalam melakukan aktivitas usahanya. Selain tanah, properti, mesin dan sebagainya, SDM juga merupakan aset yg tidak ternilai" jelas Azam Azman Natawijana, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi VI DPR RI

“PTPN XI telah melakukan upaya untuk optimalisasi dan keamanan aset yg kami miliki, diantaranya digunakan oleh PT NSM (anak perusahaan PTPN XI)  sebagai klinik yg akan dikembangkan menjadi Rumah Sakit di daerah Ngagel Surabaya”, terang M. Cholidi, Direktur Utama PTPN XI.

Selain paparan dan diskusi, kunjungan kerja tersbeut  dilanjutkan dengan mengunjungi  aset PTPN XI eks Pabrik Karung Rosella di daerah Ngagel yang kini dimanfaatkan  sebagai klinik dan Kantor Pusat PT NSM. (Jo/Yns)