Risalah RUPS


PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

 

NO URAIAN UNDANGAN TANGGAL PELAKSANAAN TANGGAL RISALAH AGENDA PEMBAHASAN RINGKASAN RISALAH
TANGGAL  NO
1 RUPS Persetujuan RKAP dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2015 22-Jan-15 AH-PBUMN/15.001 22-Jan-15 22-Jan-15 1. Pengesahan RKAP Tahun 2015 dan RKA-PKBL Tahun 2015

2. Menetapkan indikator Aspek Operasional untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2015

3. Menetapkan Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015

4. Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2015

5. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan program dan alokasi anggaran investasi maksimal 10% dari plafon RKAP dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS

6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/12/2014 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS

7. Mengukuhkan pemberlakuanPeraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN

8. Menyetujui sebagai avalis dalam rangka penarikan Dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari perbankan atau sumber dana lainnya
Pada dasarnya RUPS menyetujui agenda rapat
2 RUPS Persetujuan RKAP dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2016 18-Dec-15 AB-KBUMN/15.019
AB-NUS03/15.035
23-Dec-15 23-Dec-15 1. Pengesahan RKAP Tahun 2016 serta RKA-PKBL Tahun 2016

2. Penetapan indikator Aspek Operasional untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2016

3. Penetapan Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016

4. Penetapan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam KontrakManajemen Tahun 2016 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham

5. Penetapan KPI Dewan Komisaris Tahun 2016

6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan program dan alokasi anggaran investasi maksimal 10% dari plafon RKAP dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS

7. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

8. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN

9. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang pedoman pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas Jo. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang pedoman pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas

10. Persetujuan prinsip untuk melakukan akuisisi PT Gendhis Multi Manis

11. Persetujuan prinsip sebagai avalis dalam rangka penarikan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)

12. Persetujuan prinsip penjualan aset tidak produktif perusahaan
Pada dasarnya RUPS menyetujui agenda rapat
3 RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 13-Jun-16 XA-KBUMN/16.016
XA-NUS03/16.021
14-Jun-16 14-Jun-16 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama TahunBuku 2015

2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan Tahun Buku 2015, serta pengesahan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan Tahun Buku 2014 dan 2013

3. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan Tahun Buku 2015

4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2015

5. Persetujuan penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untukTahun 2016

6. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

7. Pengesahan penggunaan dana PMN Tahun 2015
Pada dasarnya RUPS menyetujui agenda rapat
4 RUPS Persetujuan RKAP dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2017 03-Jan-17 XA-KBUMN/17.002
XA-NUS03/17.001
06-Jan-17 06-Jan-17 1. Persetujuan RKAP Tahun 2017

2. Persetujuan RKA-PKBL Tahun 2017

3. Persetujuan prinsip program penataan ulan Pabrik Gula

4. Penetapan indikator Aspek Operasional untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2017

5. Penetapan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators/KPI) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2017

6. Penetapan Kontrak Kerja (Key Performance Indicators/KPI) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2017

7. Persetujuan penjualan produksi gula kristal putih kepada Perum Bulog

8. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan program dan alokasi anggaran investasi maksimal 10% dari plafon RKAP dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS

7. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

8. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN
Pada dasarnya RUPS menyetujui agenda rapat